Rini Prediksi Setoran Dividen BUMN 2016 Hanya Rp 31 T, Turun 15%

RADAR BISNIS  - Setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun depan diprediksi Rp 31,164 triliun. Setoran ini lebih rendah 15,6% dari target tahun ini Rp 36,957 triliun.

Hal itu disampaikan Menteri BUMN, Rini Soemarno saat rapat bersama pejabat Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/9/2015).

"Besaran target dividen pemerintah tahun 2016 dari laba BUMN tahun buku 2015 sebesar Rp 31,164 triliun," katanya.

Rini mengatakan, dalam penetapan kebijakan dividen, Kementerian BUMN mempertimbangkan beberapa aspek mulai dari profitabilitas hingga likuiditas BUMN. Penentunya memperhatikan tingkat laba serta kemampuan arus kas perusahaan.

"Kedua, dengan kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor agar tidak akan menurunkan nilai pasar BUMN listed (terbuka), dan kebutuhan APBN," ujarnya.

Rini menambahkan, realisasi dividen sampai Agustus 2015 adalah Rp 32,136 triliun, atau 87% dari target APBN 2015 sebesar Rp 36,957 triliun.

"Target laba BUMN tahun 2015 yang akan menjadi dasar perhitungan dividen di APBN 2016 sebesar Rp 165,405 triliun kemungkinan tidak akan tercapai mengingat kondisi perekonomian negara saat ini," kata Rini.Next
Dividen tahun 2016 itu terbagi menjadi BUMN perbankan Rp 8,253 triliun, dan non perbankan Rp 22,911.

Sementara realisasi dividen BUMN sampai Agustus 2015 dari perbankan Rp 8,884 triliun dan non perbankan Rp 23,252 triliun. Targetnya tahun ini dari perbankan Rp 8,752 triliun dan non perbankan Rp 28,205 triliun.

Pada kesempatan yang sama Rini mengatakan, realisasi penyerapan anggaran Kementerian BUMN sampai akhir Agusus 2015 sebesar Rp 49,83 miliar atau 33,7% dari pagu anggaran sebesar Rp 148,07 miliar.

"Ini rincian realisasinya per program yakni program dukungan manajemen sebesar Rp 44,7 miliar dari pagu anggaran Rp 119,27 miliar atau 37,5%," ujar Rini.

Selain itu ada program pembinaan BUMN yang realisasinya mencapai Rp 5,13 miliar dari pagu Rp 28,8 miliar atau hanya 17,8%.

"Upaya-upaya percepatan yang akan kita lakukan yaitu mengingatkan masing-masing unit kerja untuk segara menyelesaikan program pengadaan yang tertunda. Kedua, monitoring rencana pencapaian output dan pencairan anggaran setiap awal bulan," tambahnya.

Ketiga, kata Rini, pihaknya mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang lebih implementatif. Keempat, mendorong proses pencairan anggaran sebelum pelaksanaan kegiatan secara langsung.
"Terakhir, mempercepat proses penyelesaian dokumen pertanggungjawaban," ucapnya.

Rini menambahkan, ada tiga kendala yang dihadapi Kementerian BUMN dalam menyerap anggaran. Pertama, adanya kebijakan pembatasan pelaksanaan konsinyering dan perjalanan dinas pada awal tahun anggaran.

Sementara yang kedua, pengisian JPT madya yang tidak dapat dilaksanakan secara cepat dan adanya perubahan struktur organisasi kementrian BUMM yang baru diselesaikan secara tuntas pada akhir bulan Juli 2015.

Sedangkan yang ketiga, adanya kegiatan yang butuhkan proses lelang dan perlu dilakukan lelang ulang.

"Kami harap komisi VI dapat menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2016 sebesar Rp 345 miliar dan besaran target dividen pemerintah tahun 2016 dari laba BUMN tahun buku 2015 sebesar Rp 31,164 triliun," ujarnya. (ang/dnl/fn)